Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BPD dan Pemerintah Desa Kubung Sepakat Lunasi Pembayaran Lahan Sekolah MTS Dalam Waktu Dekat

Selasa, 27 Mei 2025 | Mei 27, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-05-27T16:46:11Z


Halsel, rakyatbersatu.id
– Pemerintah Desa (Pemdes) Kubung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/5/2025).


Agenda penting yang disepakati dalam Musdes kali ini adalah penyelesaian sisa pembayaran lahan untuk pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ikhlas, yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.


Kepala Desa Kubung, Masbul Hi. Muhammad, menegaskan komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran pelunasan lahan sekolah tersebut dalam tahun berjalan. 


Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa secara transparan dan kolaboratif.


“Melalui Musdes ini, kita ingin memastikan bahwa setiap usulan dari warga dapat terakomodir dalam RKPDes 2025. Saya minta agar masyarakat dan pemerintah desa terus berkolaborasi demi kemajuan Desa Kubung,” ujar Masbul dalam sambutannya.


 Turut hadir dalam Musdes tersebut, Camat Bacan Selatan, Nasrudin Hasan, perangkat desa, anggota BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa. 


Dalam arahannya, Camat Nasrudin menekankan pentingnya menjaga persatuan serta mendukung penuh program-program pembangunan desa.


Sementara itu, Ketua BPD Desa Kubung, Wamaja Abubakar, menjelaskan bahwa pihaknya telah memasukkan sisa pembayaran lahan sekolah ke dalam APBDes 2025.


“Kami akan segera mengundang ahli waris untuk memastikan kelengkapan dokumen pembebasan lahan, termasuk jumlah yang sudah dibayar dan sisanya,” jelas Wamaja.


Musdes juga menjadi wadah kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa. Dalam forum tersebut, warga aktif menyampaikan berbagai usulan prioritas, di antaranya pembangunan jalan setapak, peningkatan layanan posyandu, pengadaan alat kesehatan, program pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Musyawarah ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan warga.


Reporter : Anto/rb


×
Berita Terbaru Update