Halsel, rakyatbersatu.id – Kepemimpinan Kepala Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bahtiar Hi. Hakim, kini berada di ujung tanduk.
Pasalnya, Dalam Musyawarah Luar Biasa yang berlangsung di Balai Desa pada Jumat (23/5/2025),
Warga masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tawa kompak menyuarakan satu tuntutan: Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, harus segera copot Bahtiar dari jabatannya.
Musyawarah yang sejatinya merupakan forum dialog berubah menjadi panggung perlawanan masyarakat terhadap praktik pemerintahan desa yang dinilai penuh penyimpangan.
Berbagai tudingan serius mengemuka, mulai dari dugaan pengelolaan Dana Desa secara sepihak, program fiktif, hingga pemotongan dana santunan kematian.
“Sudah terlalu lama kami diam. Dana Desa diduga dikelola sesuka hati, program tidak jalan, masyarakat cuma dikasih dua botol obat rumput! Dari Rp163 juta anggaran, mana logikanya cuma itu yang terealisasi,” tegas Ketua BPD Desa Tawa, Masri Abdullah
Sorotan juga mengarah pada dana ketahanan pangan 2024 senilai Rp150 juta dan dana BUMDes Rp50 juta yang disebut sebut tidak jelas ke mana perginya. Program pemuda, PKK, bantuan sosial, bahkan insentif Badan Sara dan honor BPD pun terhenti tanpa penjelasan.
Dana santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi hak penuh keluarga almarhum Jalil, diduga “dipangkas” hampir Rp22 juta oleh kepala desa.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kami merasa dikhianati,” tegas Masri.
Lebih jauh, BPD dan warga juga menilai Bahtiar mengabaikan mekanisme tata kelola pemerintahan desa. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya dilibatkan dalam setiap pelaksanaan program, justru tidak difungsikan, menciptakan ruang gelap dalam penggunaan anggaran.
“Kami sudah tidak percaya lagi. Yang kami minta sekarang cuma satu: Bahtiar harus dicopot. Dan kami ingin audit total dari Inspektorat atas pengelolaan dana desa dari 2019 sampai 2024,” tandas Masri.
Musyawarah itu pun menghasilkan keputusan tegas: mendesak pemberhentian Bahtiar sebagai Kepala Desa Tawa dan meminta Pemkab Halsel segera menunjuk penjabat kepala desa.
Surat keputusan hasil musyawarah tersebut akan dikirimkan kepada Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Inspektorat Halsel untuk ditindaklanjuti sesuai hukum.**(Anto/rb)
